Selasa, 04 Agustus 2009

TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG SATPOL PP

Slide 4Slide 4
PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG
PEDOMAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PASAL 3
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA MEMPUNYAI TUGAS MEMELIHARA DAN MENYELENGGARAKAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM, MENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN KEPUTUSAN KEPALA DAERAH

PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG
PEDOMAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PASAL 4
DALAM MELAKSANAKAN TUGAS SEBAGAIMANA DIMAKSUD PASAL 3, SATUAN POLISI PAMONG PRAJA MENYELENGGARAKAN FUNGSI :
huruf
c. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;
d. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), dan atau aparatur lainnya;
e. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah

PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG
PEDOMAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PASAL 5
a.Menertibkan dan menindak warga masyarakat atau Badan hukum yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.
b.Melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan Hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah.

Slide 5Slide 6

DASAR HUKUM SATPOL PP

Slide 3
PASAL 148
1.UU 32 tahun 2004 Untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan Ketertiban umum dan Ketentraman masyarakat dibentuklah Satuan Polisi Pamong Praja “
2.UU 32 tahun 2004 Pembentukan dan susunan organisasi Satuan Polisi pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Pemerintah”.
PASAL 149
1.UU 32 tahun 2004 Anggota Satuan Polisi pamong Praja dapat diangkat sebagai Penyidik Pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan “.